Malanghub.com - Mahasiswa memegang peran penting sebagai agen pelaksana perubahan dengan tujuan mengajak serta membawa masyarakat menjadi sumber daya manusia dengan arah yang lebih baik lagi. PMM UMM Kelompok 19 Gelombang 9 Tahun 2024 dengan Aisya Intan Kirana sebagai Koordiantor dan Maulidatus Syarifah, Kinanthi Aisyah Fiilail, Raynajmi Clara, serta Aryawan Dwi sebagai anggota mengusung tema besar &ldquo;Optimalisasi Kapabilitas Siswa SMP Sunan Kalijogo dan Masyarakat Desa Sukolilo Terkait Pernikahan Dini: Riset Kuisioner&rdquo; dengan Dosen Pembimbing Lapangan Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li berhasil melaksanakan kegiatannya selama 30 hari penuh tanpa hambatan di Desa Sukolilo Jabung, Kabupaten Malang.
&nbsp;
Skema Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa (PMM) pada institusi/lembaga pendidikan SMP Sunan Kalijogo 1 Jabung dimulai pada tanggal 19 Januari sampai dengan 07 Februari 2024, dalam&nbsp; hal ini, Kelompok 19 Gelombang 9 menitikberatkan kepada optimalisasi kapabilitas yang mana memiliki arti terkhusus terkait tentang pengembangan pengetahuan siswa Kelas 9 SMP Sunan Kalijogo 1 Jabung terkait Pernikahan Dini yang masih marak terjadi dewasa ini. Pengembangan pengetahuan ini ditujukan sebagai tombak utama untuk memperbaiki generasi dari zaman ke zaman guna menekan angka pernikahan dini yang berimbas pada kasus perceraian pada Kabupaten Malang sebanyak 6.705 yang dikabulkan&nbsp; oleh Pengadilan Agama berdasarkan pengolahan data yang terekam.
&nbsp;
"Ini akan menjadi gebrakan baru untuk bekal dan edukasi anak-anak kami, bahwasannya masih belum ada yang menjamah terkait pernikahan dini sejauh ini.&rdquo; Sambutan dari Bapak Zainuri, Kepala Sekolah SMP Sunan Kalijogo 1 Jabung.
&nbsp;
Selama berjalannya kegiatan PMM, susunan program kerja yang dirancang terlaksana dengan sempurna, seperti halnya dalam pemberian materi terkait Ilmu Hukum sebagai perkenalan pembuka program kerja, pemaparan terkait Pernikahan dan Undang-Undang yang mengatur di dalamnya dengan harapan siswa dapat memahami secara jelas terkait pernikahan dan batas usia pernikahan, kemudian pemaparan materi terkait Dispensasi Perkawinan yang bertujuan agar siswa paham dengan prosedur pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, serta materi puncak sebelum pemberian kuisioner adalah Dampak Negatif Pernikahan Dini dilihat dari berbagai macam aspek.&nbsp;
&nbsp;
&ldquo;Riset kuisioner itu wajib dalam program kerja kita, karena selain memberikan materi pembelajaran, kita juga harus mengerti apakah materi tersebut dapat dipahami tidaknya dengan para siswa, sehingga berhasil tidaknya proker kita di institusi dilihat dari sana.&rdquo; Ujar Koordinator Kelompok.
&nbsp;
Fun Game dan Lomba Group Discussion yang menjadi bagian dari program kerja Kelompok 19 Gelombang 9 juga dirasa menjadi benang merah dari materi program kerja. Group Discussion yang beranggotakan 6 siswa teraktif setiap kelas selama KBM membuahkan hasil dalam mengasah team-work dan pemahaman dasar mereka tentang materi yang telah diberikan.
&nbsp;
&ldquo;Kakak-kakak UMM menjelaskan materi dengan jelas sekali! Kami merasa senang belajar hal baru, terima kasih Kakak!&rdquo; Celetuk salah satu siswa.

PMM UMM Kelompok 19 Gelombang 9 Tekan Pernikahan Dini dengan KBM dan Sosialisasi

Aisya Intan

Malanghub &ndash; Pernikahan Dini yang masih marak dan menjadi momok bagi masyarakat luas khususnya daerah Kabupaten Malang, hal tersebut masih dianggap mendominasi dan memerlukan upaya dalam menanggulangi hal tersebut. Sehingga dalam kegiatan <a href="https://umm.ac.id/">Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang</a> yang di mana Aisya Intan Kirana sebagai Koordinator Kelompok, dan Maulidatus Syarifah, Kinanthi Aisyah, Raynajmi Clara serta Aryawan Dwi Wahyu Putra sebagai anggota kelompok memetik hasil penyebaran pengetahuan terkait pernikahan dini lebih mendalam. 
&nbsp;
Wahyudi Kurniawan S.H.,M.H.Li sebagai Dosen Pembimbing Lapangan dari Kelompok 19 Gelombang 9 Tahun 2024 pun tidak serta merta menyetujui ide/gagasan tanpa rasionalisasi atas penelitian melalui pengabdian kepada masyarakat. Penjabaran atas konsep yang diberikan oleh Koordinator Kelompok 19 Gelombang 9 Tahun 2024 yang dapat dipertanggungjawabkan membuat Dosen Pembimbing Lapangan menyetujui sepenuhnya, serta dalam monitoring yang dilakukan memenuhi ekspektasi.
&nbsp;
PMM UMM Kelompok 19 Gelombang 9 Tahun 2024 memiliki konsep Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa dengan memberikan pendidikan terkait Pernikahan Dini. Sasaran yang dituju oleh Kelompok ini adalah SMP Sunan Kalijogo 1 Jabung, serta Desa Sukolilo Jabung yang merupakan bagian dari Kabupaten Malang itu sendiri. Materi-materi yang diberikan cukup mendalam dengan batasan-batasan yang diberikan, sehingga masyarakat tidak terlalu bingung ataupun merasa berat dengan adanya pendidikan tentang pernikahan dini.
&nbsp;
Pengenalan Ilmu Hukum beserta kandungannya membantu masyarakat untuk semakin melek akan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, sehingga dalam hal ini cukup menjembatani atau menjadi benang merah terkait pendidikan materi pernikahan dini yang diberikan, seperti halnya: Undang-Undang Perkawinan, Batas Usia Perkawinan, Dispensasi Perkawinan.
&nbsp;
&ldquo;Meskipun kami mayoritas dari Mahasiswa Fakultas Hukum, kami juga melakukan studi terkait Dampak Negatif Pernikahan Dini dengan mengkaji masalah psikologis manusia, mental, kesiapan fisik manusia.&rdquo; Cetus Koordinator Kelompok.
&nbsp;
Organisasi PKK sebagai perwakilan Desa Sukolilo bersyukur dengan adanya pendidikan terkait Pernikahan Dini yang memiliki perpektif&nbsp;&nbsp;jelas, sehingga mereka dapat melanjutkan program kerja ini untuk memajukan masyarakat Desa Sukolilo kedepannya. Hasil Kuisioner dan Pojok Baca Balai Desa Sukolilo menjadi peninggalan yang diberikan oleh Mahasiswa PMM UMM Kelompok 19 Gelombang 9 Tahun 2024. Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) ini adalah untuk mengaplikasikan Hilirisasi hasil Penelitian <a href="https://umm.ac.id/">Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)</a>.

Upaya Mahasiswa PMM UMM dalam Penaggulangan dan Peningkatan Kapabilitas Desa Sukolilo Terkait Pernikahan Dini

Malanghub &ndash; Produk hukum dalam esensinya merupakan tajuk dari segala aturan yang dicanangkan oleh badan pemerintahan dengan tujuan untuk menertibkan masyarakat. Produk hukum dijadikan acuan atau pedoman bagi siapa saja dalam lingkup hukum tersebut untuk ditaati. Konsekuensi dalam melanggar atau melakukan penyimpangan pada peraturan perundang-undangan yang sah akan berdampak pada hal yang cukup besar pula bagi kehidupan bermasyarakat yang dikategorikan tidak taat hukum. Oleh karenanya, penyuluhan hukum harus dilakukan oleh badan pemerintahan untuk dapat memastikan bahwa produk hukum yang diciptakan telah sampai hingga pada khalayak masyarakat dalam lingkup hukum tersebut. Penyuluhan hukum sendiri dapat dilakukan mulai dari perangkat desa hingga dapat menyentuh pada tatanan masyarakat secara luas. 
Pada kesempatan kali ini, Kelompok 20 Magang Mandiri yang diselenggarakan oleh Laboratorium Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang pada Kantor Bupati Malang (Bagian Hukum) yang beranggotakan 3 (tiga) anggota yakni, Aisya Intan Kirana dengan NIM 202210110311206 sebagai Koordinator, Maria Ulfa Nurjannah Nurcholis NIM 202210110311429 sebagai anggota dan Giftia Jasmine Shoffiya NIM 202210110311447 sebagai anggota diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam Penyuluhan Hukum dengan tajuk &ldquo;Sosialisasi Penyuluhan Hukum Tahun 2025&rdquo;. 
Pemateri dalam penyuluhan hukum ini berasal dari beberapa instansi yang berkaitan satu sama lain, yakni diantaranya Kepala Sub-Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum instansi Pemerintah Kabupaten Malang, perwakilan instansi DPRD Komisi I Kabupaten Malang, perwakilan instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam hal ini berbekal buku panduan terkait &ldquo;Himpunan Materi Penyuluhan Hukum Pemerintah Kabupaten Malang&rdquo; yang diberikan kepada setiap peserta yang turut hadir dalam penyuluhan hukum pada Kamis, 13 Maret 2025 yang memuat beberapa materi terkait produk hukum serta pengimplementasiannya. 
Sepanjang penyuluhan hukum, materi yang dibahas seputar pada hal Perkawinan, Waris, Poligami, Perceraian, Pembagian Harta Bersama yang diwakili oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang, materi yang disampaikan oleh perwakilannya seputar pada Peredaran Narkoba, Bahaya Narkoba, Penggolongan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika, Partisipasi Masyarakat Dalam Mencegah Adanya Peredaran Narkotika, dan Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi. Pada perwakilan DPRD Komisi I Kabupaten Malang mengenai Fungsi DPRD menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Prinsip Dasar Proses Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA), Prinsip Dasar Perumusan Substansi, dan Prinsip Dalam Penerapan Hukum. Penyuluhan ini diselenggarakan secara periodik oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Malang (SETDA Kabupaten Malang) dengan tujuan untuk memberikan edukasi terkait produk-produk hukum serta hal-hal yang berada dalam naungan produk hukum tersebut.
Penyuluhan hukum yang telah diselenggarakan diterima baik oleh masyarakat dibuktikan dengan kehadiran pada waktu penyelenggaraan hingga usainya penyuluhan. Para pemateri menjelaskan setiap materi yang diberikan hingga pada tahap tanya-jawab pada sesi yang telah diberikan. Dalam hal ini, mahasiswa yang diberikan kesempatan untuk turut andil mengikuti keberlangsungan kegiatan ini mendapatkan pembelajaran secara praktis terkait bagaimana pendekatan pemerintahan dalam merangkul dan mengupayakan masyarakat yang berada dalam lingkupnya untuk taat hukum. Tim Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Malang (SETDA Kabupaten Malang) berkontribusi dalam suksesi acara penyuluhan hukum dengan penuh membersamai Kelompok 20 Periode 17 Februari &ndash; 1 Juli 2025 Magang Mandiri yang diselenggarakan oleh Laboratorium FH UMM sehingga dalam hal ini, anggota Kelompok 20 mendapat pembelajaran baik secara teoritis maupun secara praktisnya melalui kegiatan Dinas Luar (DL) seperti halnya penyuluhan hukum pada perangkat desa dalam naungan Pemerintah Kabupaten Malang.

KONTRIBUSI KELOMPOK 20 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (UMM) MAGANG MANDIRI PADA KANTOR BUPATI MALANG DALAM RANGKA PENYULUHAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DI BALAI DESA KEBONAGUNG KECAMATAN PAKISAJI 

Aisya Intan

Pengguna Terbaru dari Aisya Intan

Trending oleh Aisya Intan

1.

2.

3.