Malang (27/3) - Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang tergabung dalam program Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) Kelompok 91 dengan Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H. menggelar kegiatan edukasi terkait urgensi dan pendaftaran Sertifikat Produksi Pangan Indistri Rumah Tangga (SPP-IRT) kepada ibu-ibu PKK dan PAUD Anak Cerdas di Desa Ardiulyo, Kecamatan Singosari, Malang. Kegiatan ini di laksanakan di Balai Desa Ardimulyo pada hari Minggu (21/3).
Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Ardimulyo terkait pentingnya industri rumah tangga memiliki SPP-IRT sebagai bentuk keikutsertaan para produsen IRT membantu negara dalam menjamin mutu dan gizi serta kualitas pangan bagi konsumen serta menjamin keselamatan konsumen. SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan dalam rangka peredaran pangan.
Seperti yang kita tahu, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali bermunculan UMKM baru khususnya terkait produksi pangan. Namun, tak banyak di antara mereka yang mengetahui bahwa produksi industri rumah tangga atau produksi yang dilakukan di rumah itu harus memiliki SPP-IRT. Oleh karena itu, mahasiswa Fakultas Hukum UMM yang tergabung dalam PMM Kelompok 91 ini melaksanakan kegiatan tersebut.
Dalam edukasi yang mereka lakukan, mereka menjelaskan terkait pentingnya memiliki SPP-IRT, syarat pendaftaran SPP-IRT, serta prosedur pendaftaran SPP-IRT di Dinas Kesehatan.
Koordinator PMM Kelompok 91 mengatakan &ldquo;SPP-IRT ini sangat penting dimiliki oleh produsen karena SPP-IRT digunakan sebagai izin edar suatu produk pangan dan digunakan untuk menjamin kualitas mutu dan gizi bagi masyarakat. Jadi, jika suatu produsen Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) tidak memiliki SPP-IRT maka produk pangan yang di edarkan tersebut ilegal&rdquo;.
Edukasi terkait SPP-IRT ini disambut baik oleh masyarakat dalam hal ini yakni ibu-ibu PKK dan PAUD Anak Cerdas di Desa Ardimulyo.
&nbsp;&ldquo;Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik PMM UMM yang telah membagikan ilmunya kepada kami terkait SPP-IRT ini, karena banyak diantara ibu-ibu yang ada disini baru mengetahui hal tersebut. Semoga ilmu yang telah dibagikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua&rdquo; ujar Ibu Hambali, selaku Wakil Ketua PKK Desa Ardimulyo sekaligus Kepala Sekolah PAUD Anak Cerdas (pmm/91).

Tingkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, PMM UMM Berikan Edukasi Mengenai SPP-IRT

Sholahuddin Al-Fatih

Malang (6/4) - Amandemen terhadap konstitusi menjadi isu hukum yang akhir-akhir ramai diperbincangkan. Salah satu substansi amandemen yang menjadi topik hangat di kalangan masyarakat, adalah terkait masa jabatan Presiden.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fenomena tersebut menjadi topik yang diangkat oleh Center for Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP) bersama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM). CISPP dan FH UMM menggelar kuliah umum virtual (3/4) dengan tema Amandemen UUD NRI 1945; Mengukuhkan Demokrasi atau Oligarki.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bertempat di ruang virtual Zoom, agenda kuliah umum tersebut dihadiri oleh para pakar dan praktisi di bidangnya, seperti; Ace Hasan Syadzily (Politisi Golkar), Mardani Ali Sera (Politisi PKS), Ahmad Basarah (Politisi PDI-P), Salamuddin Daeng (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia) dan Sholahuddin Al-Fatih (Akademisi FH UMM).
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dalam pemaparannya, para narasumber sepakat menyampaikan bahwa amandemen terhadap UUD NRI 1945 secara substansial tidak akan membahas isu tentang masa jabatan Presiden. Penguatan kelembagaan pemerintah lebih menjadi topik substantif apabila UUD NRI 1945 dilakukan perubahan atau amandemen.
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"PDIP secara tegas menolak dan tidak akan merubah substansi dalam Pasal 7 UUD NRI 1945." Ungkap Ahmad Basarah.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hal senada juga diikuti oleh narasumber yang lain. Sebab substansi dalam Pasal 7 yang berisi masa jabatan Presiden sebanyak 2 periode, dirasa sudah cukup baik dan tidak perlu dirubah. Sholahuddin Al-Fatih, dosen HTN FH UMM menambahkan, bahwa penambahan masa jabatan Presiden berpotensi melahirkan otoritarianisme dan membuka luka sejarah era orde lama dan orde baru.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "Tidak boleh. Cukup dua kali periode saja. Bahkan jika perlu, masa jabatan anggota legislatif juga harus dibatasi. Agar tidak terjadi abuse of power." Sambung Sholahuddin.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Agenda kuliah umum tersebut berakhir sekira pukul 12.00 WIB. Peserta kuliah umu tidak hanya mahasiswa FH UMM, namun juga para akademisi, praktisi juga jurnalis dari beberapa wilayah di Indonesia. (saf/hum)

Tegas, Dosen FH UMM Tolak Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dalam Amandemen Konstitusi

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang telah mengadakan serah terima jabatan ketua umum untuk periode 2021-2022, pada Sabtu 27 Maret 2021 di Dengan Kita Coffee Perum Joyogrand F1 No.3 Merjosari Lowokwaru Kota Malang.
Serah terima jabatan dilakukan dari ketua umum sebelumnya yaitu Yoga Abi Zakaria yang menjabat dari tahun 2019 hingga 2021 kepada Riza Agung Pribadi untuk periode 1 tahun ke depan.
Proses serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan berita acara sertijab, kemudian penyerahan simbolis berupa PDH oleh Yoga Abi Zakaria kepada Riza Agung Pribadi sebagai ketua umum HIPMI PT UM periode 2021-2022.
Dalam acara ini Yoga Abi Zakaria menaruh harapan kepada teman-teman HIPMI PT UM agar organisasi ini tidak hanya memberi manfaat atau dampak bagi diri sendiri, tetapi juga berdampak bagi orang lain. Hal ini juga sejalan dengan visi yang akan diusung oleh Riza Agung Pribadi, yaitu menjadikan HIPMI PT UM berkapabilitas dengan nilai kekeluargaan untuk terciptanya kader pengusaha produktif, inovatif, dan kreatif.
Acara ini juga dihadiri oleh bapak Hendi Suryo Leksono selaku Ketua Bidang 1 BPC HIPMI Kota Malang, dalam sambutannya beliau mengungkapkan bahwa &ldquo;Mulai sekarang kelebihan dan kekurangan kita benahi bersama-sama karena tidak ber-HIPMI jika setelah gabung kita tidak merasakan manfaat.&rdquo;
Lebih lanjut, bapak Andreas Syah Pahlevi, S.Sn, M.Sn selaku pembina HIPMI PT UM juga mengungkapkan harapan beliau semoga HIPMI PT UM sukses selalu dan bermanfaat bagi semua.

Bikin Bangga, PM Youlead 1 Malang Terpilih Jadi Ketua Umum HIPMI PT UM Periode 2021-2022

Malang (17/4) - Kualitas hukum di Indonesia salah satunya bisa di lihat dari Putusan yang dihasilkan oleh para hakim. Menurut Komisi Yudisial RI, fokus perbaikan tidak hanya dilakukan terhadap perilaku tetapi juga kualitas kinerjanya para hakim, yakni Putusan. Dengan demikian perlu adanya sebuah sistem dalam bentuk aplikasi yang berisi karakterisasi putusan dengan basis eksaminasi putusan hakim.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Berdasarkan pada latar belakang tersebut, Komisi Yudisial RI menyelenggarakan workshop dengan topik "Workshop Anotator dalam kegiatan Karaterisasi Putusan Berbasis Aplikasi" pada tanggal 9 April 2021 pukul 07.30-11.30 WIB melalui ruang virtual Zoom.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dalam kegiatan workshop tersebut, Komisi Yudisial RI mengundang beberapa Fakultas Hukum dan Pusat Studi terkait, seperti: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada [Departemen HAN], Pusat Studi HAM Universitas Airlangga, Taman Meta Juridika Fakultas Hukum Universitas Mataram, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia (UII), Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "Tahun lalu kita sudah ikut terlibat dalam kegiatan anotasi putusan. Alhamdulillah Insya Allah tahun ini juga akan kembali ikut terlibat sebagai anotator." Ujar Dr. Catur Wido Haruni, Wakil Dekan I FH UMM, yang juga merupakan anotator putusan
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Workshop tersebut dibimbing langsung oleh Dr. Shidarta, S.H., M.Hum dan Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., yang merupakan pakar di bidang penalaran hukum dan juga anotator putusan.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Selain Dr. Catur Wido Haruni, dalam workshop tersebut, FH UMM juga diwakili oleh Sholahuddin Al-Fatih, MH dan Muhammad Lutfi, M.HI,. Targetnya di tahun 2021 ini, Komisi Yudisial RI berencana melakukan anotasi terhadap 30 putusan, dengan melibatkan beberapa fakultas dan pusat studi yang telah diundang dalam workshop tersebut. (saf/hum)

Sholahuddin Al-Fatih

Pengguna Terbaru dari Sholahuddin Al-Fatih

Trending oleh Sholahuddin Al-Fatih

1.

2.

3.

4.