Malang (24/7) - Dinamika dan upaya reformasi hukum pasca pandemi Covid-19 terus berlangsung di seluruh dunia. Melalui jalur legislasi dan penguatan hukum, negara-negara dunia kompak melawan Covid-19 dan berupaya memulihkan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Geliat itu pula yang diusung oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) melalui beragam aktifitas ilmiahnya, salah satunya dengan menggelar konferensi internasional.
&nbsp;
Agenda 3rd International Conference on Law Reform (INCLAR) FH UMM pada tahun ketiganya kali ini mengusung tema "Understanding Law Reform on Post Covid-19 Pandemic" digelar secra daring dan luring. Agenda luring bertempat di UMM Rayz Hotel (22/7) dan GKB IV UMM (23/7). Terdapat sekitar 100 judul paper yang diterima oleh panitia 3rd INCLAR dengan sebaran author berasal dari Filipina, Jepang, Arab Saudi, Hungaria, Belanda, Aljazair dan Indonesia.&nbsp;
&nbsp;
Selain peserta yang beragam, panitia juga menghadirkan invited speaker dari beberapa negara, seperti Prof. Oliver Fuo dari North-West University, South Africa, Dr. Fernando Arlettaz dari Universidad de Zaragoza, Spain, Assoc. Prof. Dr. Nor Anita Abdullah dari Universiti Utara Malaysia, Cekli Setya Pratiwi, P.hD (cand) dari Mahidol University, Thailand dan Dr. Herwastoeti dari FH UMM sendiri. Hadir pula Y. Ambeg P, Staf Ahli dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang didaulat sebagai keynote speaker.&nbsp;
&nbsp;
"Antusias peserta sangat baik. Paper sangat beragam dengan ide yang solutif. Pengalaman tahun ketiga menyelenggarakan INCLAR sungguh sangat menyenangkan karen aprogressnya meningkat pesat, baik segi kualitas maupun kuantitas." Ungkap Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH., General Chair atau Ketua dari 3rd INCLAR
&nbsp;
3rd INCLAR kali ini mendapatkan dukungan dari sponsor dan co-host, seperti Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Surabaya, Universitas Trisakti, Universitas Islam Riau, Universitas Muhammadiyah Sukabumi,&nbsp;Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sebagai luaran publikasi, 3rd INCLAR juga bekerjasama dengan publisher ternama seperti KnE (prosiding), Bestuur (jurnal terindeks Scopus), Cita Hukum (jurnal terindeks ESCI, Web of Science), Yuridika dan Legality (jurnal terakreditasi SInta 2), serta Audito (jurnal terindeks DOAJ).&nbsp;

Bahas Reformasi Hukum Pasca Pandemi Covid-19, FH UMM Gelar International Conference dan Hadirkan Peserta Serta Pembicara dari 3 Benua

Putri Sth

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia memunculkan diskusi menarik tentang mekanisme dua putaran. Hal itu juga dirasakan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr. Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH. Ia menjelaskan bahwa aturan ini memiliki dasar hukum yang jelas dan spesifik untuk daerah-daerah tertentu seperti Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Untuk Jakarta, mekanisme dua putaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), sedangkan untuk Aceh, Papua, dan Papua Barat, ketentuan ini diatur dalam undang-undang Pilkada sebelumnya.
&nbsp;
&ldquo;Syarat utama putaran kedua adalah jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% + 1 pada putaran pertama. Selain itu, aturan ini hanya berlaku di daerah dengan status khusus. Daerah lain, seperti Malang atau Surabaya, tidak menerapkan sistem ini karena bukan wilayah khusus,&rdquo; jelasnya.&nbsp;
&nbsp;
Jakarta menjadi salah satu daerah yang konsisten melaksanakan dua putaran jika jumlah calon lebih dari dua, dan tidak ada pasangan calon yang mencapai suara mayoritas mutlak. Hal ini menurutnya, untuk memastikan legitimasi pemimpin di daerah dengan status khusus. &ldquo;Daerah khusus memiliki bobot tanggung jawab lebih besar, sehingga diperlukan legitimasi lebih kuat dari pemilihnya,&rdquo; tambahnya.
&nbsp;
Empat daerah yang menjalankan sistem dua putaran, yaitu Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat, memiliki keistimewaan yang membedakannya dari daerah lain. Status ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik dan legitimasi pemerintah daerah. &ldquo;Jakarta, misalnya, memiliki aturan yang berbeda karena merupakan Daerah Khusus dan pusat pemerintahan. Begitu pula dengan Aceh, Papua, dan Papua Barat yang memiliki status Daerah Istimewa dan atau Otonomi Khusus,&rdquo; jelasnya.
&nbsp;
Sementara itu, daerah lain tidak memerlukan dua putaran karena kepala daerah bisa terpilih dengan suara terbanyak meskipun kurang dari 50%. &ldquo;Di daerah non-khusus, seperti Malang, tidak ada aturan untuk putaran kedua. Di sana, demokrasi cukup fleksibel karena tidak ada keharusan mencapai suara mayoritas absolut,&rdquo; tambahnya.
&nbsp;
Dengan sistem ini, Pilkada dua putaran diharapkan tidak hanya mencerminkan kehendak rakyat, tetapi juga mampu menjaga prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Menurutnya, Pilkada adalah bagian dari demokrasi yang mengedepankan suara rakyat. Mekanisme dua putaran hanya diterapkan di daerah khusus untuk memastikan legitimasi kuat, sementara di daerah lain, sistem yang lebih sederhana sudah cukup memadai.
&nbsp;
Dari sisi pelaksanaan, Pilkada dua putaran memerlukan anggaran lebih besar karena melibatkan pencetakan ulang surat suara, pengadaan logistik baru, dan kampanye tambahan. &ldquo;Secara teknis, dua putaran ini tergolong biaya tinggi. Namun, pemerintah telah mengantisipasi hal ini dengan menunjuk Pj (Penjabat) untuk menjalankan pemerintahan hingga kepala daerah yang pasti terpilih,&rdquo; ujarnya.
&nbsp;
Ia menambahkan bahwa beban anggaran yang besar juga menjadi tantangan. Anggaran memang menjadi perhatian utama, tetapi ini adalah konsekuensi demokrasi yang menuntut legitimasi tinggi. Pemerintah harus mengalokasikan dana lebih untuk menyukseskan proses tersebut.
&nbsp;
Selain anggaran, partisipasi masyarakat juga menjadi sorotan. Pilkada dua putaran, menurutnya, justru bisa menjadi ajang pembelajaran demokrasi yang baik. &ldquo;Saya rasa masyarakat tidak terlalu terbebani. Sebaliknya, momen ini bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Bahkan, sektor ekonomi lokal, seperti hotel dan restoran, mendapat keuntungan dari pergerakan warga selama Pilkada,&rdquo; ungkapnya. (*/wil)

Apakah Pilkada Ada Dua Putaran? Begini Kata Dosen FH UMM

MALANG &mdash; Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH, yang juga merupakan pakar di bidang perundang-undangan, menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Malang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pansus Ranperda LLAJ dan Komisi B DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026) dan Selasa (28/07/2026).
Ranperda LLAJ sendiri bukan wacana baru. Rancangan ini telah diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sejak 2021 sebagai respons atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Isu ini sempat ramai dibicarakan pada 2023, ketika Wakil Wali Kota Malang saat itu, Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko, menyebut ada 69 poin penting dalam Ranperda tersebut. Pernyataan itu turut didukung oleh Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, SE., MM., serta Ketua Fraksi PDI-P, Lea Mahdarina, yang menyoroti posisi Kota Malang sebagai kota dengan tingkat kemacetan tertinggi keempat secara nasional.
Kini pada 2026, pembahasan Ranperda kembali menghangat seiring kondisi Kota Malang yang semakin padat kendaraan dan beban jalan yang terus meningkat. Selain persoalan kemacetan, isu lain yang mengemuka meliputi status jalan, kendaraan listrik, fasilitas bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas, keselamatan berlalu lintas, hingga konsep smart city.
&nbsp;
Lima Isu Utama
Dalam paparannya, Fatih mengelompokkan catatannya ke dalam lima isu besar.
Pertama, soal transformasi tujuan dan evaluasi berbasis kinerja. Ia mendorong agar Ranperda tidak sekadar memuat norma deskriptif, melainkan target kuantitatif yang terukur, seperti penurunan angka kecelakaan minimal 30 persen dalam lima tahun dan peningkatan pangsa moda angkutan umum hingga minimal 40 persen. Ia juga mengusulkan adanya bab khusus Pengawasan dan Evaluasi Berkala, termasuk audit lalu lintas setiap dua tahun bagi bangunan atau usaha skala menengah-atas.
Sebagai gambaran kondisi di lapangan, sepanjang 2025 tercatat 236 kasus kecelakaan di Kota Malang dengan 12 korban jiwa. Pada 2026 hingga April saja, sudah ada 31 kasus laka lantas dengan 7 orang meninggal dunia. Menurutnya, draf Ranperda saat ini baru mengatur mekanisme pencatatan angka kecelakaan, namun belum menegaskan upaya pencegahan secara kuantitatif dan terukur.
Kedua, tata kelola berbasis digital dan sistem transportasi cerdas (smart mobility). Sholahuddin mengusulkan agar Pemkot Malang diwajibkan mengembangkan Sistem Transportasi Cerdas (ITS) yang mencakup pengendalian lalu lintas digital, tilang elektronik (ETLE), hingga integrasi data transportasi real-time yang dapat diakses publik. Ia menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang yang berada di atas rata-rata Jawa Timur maupun nasional menjadi modal kuat untuk mewujudkan status smart city, sementara sistem informasi LLAJ dalam draf Ranperda saat ini dinilai masih terlalu sederhana.
Ketiga, manajemen kebutuhan lalu lintas (Transport Demand Management/TDM) dan aspek teknis jalan. Ia menyoroti perlunya pengaturan kelas jalan, batasan Muatan Sumbu Terberat (MST), rute wajib, hingga pembatasan jam operasi kendaraan berat pada jam sibuk pagi (06.00&ndash;09.00 WIB) dan sore (16.00&ndash;19.00 WIB). Ia mencontohkan data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang yang mencatat derajat kejenuhan jalan mencapai 0,88 pada 2023 dan meningkat melebihi 0,9 di kawasan Jalan Suhat pada 2026, mendekati titik jenuh maksimal.
Ia juga mengusulkan pengaturan biaya uji emisi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan simulasi tarif Rp40.000 per uji dan populasi kendaraan bermotor di Kota Malang yang mencapai 837.463 unit, potensi pendapatan dari sektor ini diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp33 miliar.
Keempat, regulasi yang responsif terhadap inovasi, khususnya sepeda motor listrik dan angkutan daring. Sholahuddin merekomendasikan agar aturan sepeda motor listrik disamakan dengan kendaraan konvensional, termasuk kewajiban SIM, STNK, dan helm SNI, serta larangan penggunaan oleh anak di bawah 17 tahun untuk motor bertenaga di atas 250 watt. Ia menyinggung tren pemesanan motor listrik di Malang yang naik dua kali lipat sejak awal Juni 2026, didominasi oleh wali murid yang tengah mempersiapkan kebutuhan anak untuk tahun ajaran baru, dengan kisaran harga Rp7 juta hingga Rp18 juta per unit. Untuk angkutan daring seperti ojek dan taksi online, ia mengusulkan kewajiban pendaftaran armada ke Dishub serta penetapan zona naik-turun penumpang di titik-titik padat.
Kelima, penataan kelembagaan, analisis dampak lalu lintas (Andalalin) bertingkat, dan perlindungan hak warga. Ia mendorong koordinasi yang lebih jelas antara Dishub dan Polri, pembagian Andalalin menjadi tiga tingkatan (Sederhana, Menengah, Penuh) agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil, serta klausul tanggung jawab pemerintah daerah atas kendaraan yang diderek, termasuk kewajiban ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Ia turut menyoroti pentingnya trotoar yang ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas, lengkap dengan guiding block yang fungsional.
&nbsp;
Rekomendasi Tambahan
Fatih turut mengusulkan agar Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Andalalin dicabut, karena substansinya telah diatur dalam Ranperda LLAJ yang baru. Ia juga meminta agar Pasal 69 ayat (2) huruf a ditambahkan frasa "lansia" agar mendapat fasilitas penunjang setara dengan penyandang disabilitas serta ibu hamil dan menyusui.
Di sisi kelembagaan, ia mengusulkan agar pembentukan Forum LLAJ diatur melalui Peraturan Wali Kota, bukan sekadar Keputusan Wali Kota seperti yang tertuang dalam draf saat ini.
&nbsp;
Penutup
Melalui berbagai catatan tersebut, Fatih berharap Ranperda LLAJ Kota Malang tidak lagi berorientasi sebagai regulasi administratif konvensional yang statis dan sektoral, melainkan bertransformasi menjadi regulasi tata kelola cerdas (smart governance regulation) yang adaptif, kolaboratif, berbasis digital, dan berorientasi pada target keselamatan yang terukur.

Pakar Ilmu Perundang-undangan FH UMM Beri Masukan Terhadap Ranperda LLAJ Kota Malang

Malang (19/12) - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) kembali harum namanya di kancah nasional. Kali ini, Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH., dosen FH UMM yang berhasil membuat harum nama FH UMM. Melalui gagasan bernama Netizen Santun, Fatih sukses raih MG Prize dari LPDP pada ajang LPDP Week 2021.
"Gagasannya sederhana, mengajak agar masyarakat bisa lebih santun dan bijak dalam bermedia sosial. Maka namanya netizen santun." Ujar Fatih
MG Prize merupakan award yang secara rutin diberikan kepada para awardee dan alumni LPDP yang berkontribusi sesuai bidang masing-masing. Dalam MG Prize tahun 2021, Fatih mendapatkan penghargaan tersebut untuk kategori Politik, HAM &amp; Perdamaian.
"Bersyukur, semoga kedepan bisa semakin terus berpretasi dan emmbawa nama harum UMM. Dari Muhammadiyah Untuk Bangsa." Pungkasnya

Putri Sth

Pengguna Terbaru dari Putri Sth

Trending oleh Putri Sth

1.

2.

3.

4.