Malang (19/12) - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) kembali harum namanya di kancah nasional. Kali ini, Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH., dosen FH UMM yang berhasil membuat harum nama FH UMM. Melalui gagasan bernama Netizen Santun, Fatih sukses raih MG Prize dari LPDP pada ajang LPDP Week 2021.
"Gagasannya sederhana, mengajak agar masyarakat bisa lebih santun dan bijak dalam bermedia sosial. Maka namanya netizen santun." Ujar Fatih
MG Prize merupakan award yang secara rutin diberikan kepada para awardee dan alumni LPDP yang berkontribusi sesuai bidang masing-masing. Dalam MG Prize tahun 2021, Fatih mendapatkan penghargaan tersebut untuk kategori Politik, HAM &amp; Perdamaian.
"Bersyukur, semoga kedepan bisa semakin terus berpretasi dan emmbawa nama harum UMM. Dari Muhammadiyah Untuk Bangsa." Pungkasnya

Bikin Bangga, Dosen FH UMM Raih MG Prize Award Dari LPDP

Putri Sth

Pemilihan kepala daerah di Indonesia kembali menjadi isu hangat yang kembali diperbincangkan, terutama terkait wacana pemilihan oleh DPRD. Sistem ini dinilai lebih efisien dibandingkan pemilihan langsung oleh rakyat yang memakan biaya besar. Namun, efisiensi ini dibayangi kekhawatiran mengenai kemunduran nilai demokrasi. Dari perspektif hukum, konstitusi Indonesia memungkinkan keduanya, asalkan dilakukan secara demokratis. Salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr. Sholahuddin Al-Fatih, MH. turut memberikan tanggapannya terkait hal itu.
&nbsp;
&ldquo;Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan secara spesifik apakah kepala daerah harus dipilih langsung atau melalui DPRD. Keduanya diperbolehkan selama dilakukan secara demokratis. Dapat ditekankan bahwa demokrasi tidak hanya berarti pemilihan langsung, tetapi juga dapat diwujudkan melalui representasi oleh DPRD. Salah satu alasan utama yang mendukung sistem pemilihan oleh DPRD adalah efisiensi anggaran,&rdquo; jelasnya.
&nbsp;
Pilkada langsung membutuhkan dana besar untuk mencetak surat suara, mendistribusikan logistik, hingga pelaksanaan kampanye. Di beberapa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, seperti di Indonesia Timur, biaya pilkada bahkan menyedot lebih dari setengah pendapatan daerah. Padahal dana itu seharusnya digunakan untuk pembangunan.
&nbsp;
&ldquo;Pilkada langsung di daerah-daerah rawan seperti Papua sering kali menimbulkan konflik antar pendukung yang berujung kekerasan. Bahkan ada laporan tentang hilangnya nyawa akibat perseteruan politik. Maka pemilihan melalui DPRD dapat mengurangi potensi konflik semacam itu karena hanya melibatkan anggota DPRD sebagai pemilih,&rdquo; katanya.
&nbsp;
Meski demikian, menurutnya wacana ini tidak luput dari kritik. Pemilihan melalui DPRD dianggap mengurangi partisipasi langsung rakyat dalam demokrasi. Sistem ini dikhawatirkan dapat membuka celah untuk praktik politik uang di kalangan DPRD, yang sebelumnya terjadi di tingkat masyarakat. Kekhawatiran ini menjadi salah satu argumen utama bagi kelompok yang menolak sistem tersebut.
&nbsp;
&ldquo;Kita tidak boleh mengabaikan risiko bahwa praktik jual-beli suara bisa terjadi di DPRD. Namun, hal ini hanya berupa praduga dan perlu diuji melalui mekanisme pelaksanaan yang transparan. Pemilihan oleh DPRD bukan berarti demokrasi hilang, melainkan sebuah penyesuaian untuk efisiensi,&rdquo; tambah Fatih.
&nbsp;
Sebagai alternatif, solusi yang Fatih usulkan adalah sistem campuran. Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi dan indeks kerawanan demokrasi rendah, seperti Jakarta, dapat tetap menyelenggarakan pilkada langsung. Sementara itu, daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, seperti Papua, disarankan untuk menggunakan sistem pemilihan oleh DPRD demi mencegah konflik yang meluas.
&nbsp;
&ldquo;Negara seperti Malaysia dan India sudah menerapkan sistem serupa. Di Malaysia, pemilihan oleh parlemen lokal berhasil karena homogenitas masyarakatnya yang tinggi. Namun, dapat digarisbawahi bahwa sistem tersebut belum tentu cocok sepenuhnya di Indonesia karena karakteristik masyarakat yang berbeda,&rdquo; kata dosen asal Gresik itu.
&nbsp;
Terakhir, Fatih mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD memang menawarkan efisiensi anggaran dan mengurangi konflik di masyarakat. Namun, potensi risiko seperti kemunduran demokrasi dan korupsi tetap menjadi tantangan besar. Dengan regulasi yang tepat dan pendekatan yang fleksibel, sistem ini dapat menjadi solusi untuk beberapa daerah tanpa mengorbankan prinsip demokrasi secara keseluruhan. (vin/wil)

Dosen FH UMM tentang Pilkada oleh DPRD: Antara Efisiensi dan Kemunduran Demokrasi

Malang (24/7) - Dinamika dan upaya reformasi hukum pasca pandemi Covid-19 terus berlangsung di seluruh dunia. Melalui jalur legislasi dan penguatan hukum, negara-negara dunia kompak melawan Covid-19 dan berupaya memulihkan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Geliat itu pula yang diusung oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) melalui beragam aktifitas ilmiahnya, salah satunya dengan menggelar konferensi internasional.
&nbsp;
Agenda 3rd International Conference on Law Reform (INCLAR) FH UMM pada tahun ketiganya kali ini mengusung tema "Understanding Law Reform on Post Covid-19 Pandemic" digelar secra daring dan luring. Agenda luring bertempat di UMM Rayz Hotel (22/7) dan GKB IV UMM (23/7). Terdapat sekitar 100 judul paper yang diterima oleh panitia 3rd INCLAR dengan sebaran author berasal dari Filipina, Jepang, Arab Saudi, Hungaria, Belanda, Aljazair dan Indonesia.&nbsp;
&nbsp;
Selain peserta yang beragam, panitia juga menghadirkan invited speaker dari beberapa negara, seperti Prof. Oliver Fuo dari North-West University, South Africa, Dr. Fernando Arlettaz dari Universidad de Zaragoza, Spain, Assoc. Prof. Dr. Nor Anita Abdullah dari Universiti Utara Malaysia, Cekli Setya Pratiwi, P.hD (cand) dari Mahidol University, Thailand dan Dr. Herwastoeti dari FH UMM sendiri. Hadir pula Y. Ambeg P, Staf Ahli dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang didaulat sebagai keynote speaker.&nbsp;
&nbsp;
"Antusias peserta sangat baik. Paper sangat beragam dengan ide yang solutif. Pengalaman tahun ketiga menyelenggarakan INCLAR sungguh sangat menyenangkan karen aprogressnya meningkat pesat, baik segi kualitas maupun kuantitas." Ungkap Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH., General Chair atau Ketua dari 3rd INCLAR
&nbsp;
3rd INCLAR kali ini mendapatkan dukungan dari sponsor dan co-host, seperti Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Surabaya, Universitas Trisakti, Universitas Islam Riau, Universitas Muhammadiyah Sukabumi,&nbsp;Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sebagai luaran publikasi, 3rd INCLAR juga bekerjasama dengan publisher ternama seperti KnE (prosiding), Bestuur (jurnal terindeks Scopus), Cita Hukum (jurnal terindeks ESCI, Web of Science), Yuridika dan Legality (jurnal terakreditasi SInta 2), serta Audito (jurnal terindeks DOAJ).&nbsp;

Bahas Reformasi Hukum Pasca Pandemi Covid-19, FH UMM Gelar International Conference dan Hadirkan Peserta Serta Pembicara dari 3 Benua

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia memunculkan diskusi menarik tentang mekanisme dua putaran. Hal itu juga dirasakan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr. Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH. Ia menjelaskan bahwa aturan ini memiliki dasar hukum yang jelas dan spesifik untuk daerah-daerah tertentu seperti Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Untuk Jakarta, mekanisme dua putaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), sedangkan untuk Aceh, Papua, dan Papua Barat, ketentuan ini diatur dalam undang-undang Pilkada sebelumnya.
&nbsp;
&ldquo;Syarat utama putaran kedua adalah jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% + 1 pada putaran pertama. Selain itu, aturan ini hanya berlaku di daerah dengan status khusus. Daerah lain, seperti Malang atau Surabaya, tidak menerapkan sistem ini karena bukan wilayah khusus,&rdquo; jelasnya.&nbsp;
&nbsp;
Jakarta menjadi salah satu daerah yang konsisten melaksanakan dua putaran jika jumlah calon lebih dari dua, dan tidak ada pasangan calon yang mencapai suara mayoritas mutlak. Hal ini menurutnya, untuk memastikan legitimasi pemimpin di daerah dengan status khusus. &ldquo;Daerah khusus memiliki bobot tanggung jawab lebih besar, sehingga diperlukan legitimasi lebih kuat dari pemilihnya,&rdquo; tambahnya.
&nbsp;
Empat daerah yang menjalankan sistem dua putaran, yaitu Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat, memiliki keistimewaan yang membedakannya dari daerah lain. Status ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik dan legitimasi pemerintah daerah. &ldquo;Jakarta, misalnya, memiliki aturan yang berbeda karena merupakan Daerah Khusus dan pusat pemerintahan. Begitu pula dengan Aceh, Papua, dan Papua Barat yang memiliki status Daerah Istimewa dan atau Otonomi Khusus,&rdquo; jelasnya.
&nbsp;
Sementara itu, daerah lain tidak memerlukan dua putaran karena kepala daerah bisa terpilih dengan suara terbanyak meskipun kurang dari 50%. &ldquo;Di daerah non-khusus, seperti Malang, tidak ada aturan untuk putaran kedua. Di sana, demokrasi cukup fleksibel karena tidak ada keharusan mencapai suara mayoritas absolut,&rdquo; tambahnya.
&nbsp;
Dengan sistem ini, Pilkada dua putaran diharapkan tidak hanya mencerminkan kehendak rakyat, tetapi juga mampu menjaga prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Menurutnya, Pilkada adalah bagian dari demokrasi yang mengedepankan suara rakyat. Mekanisme dua putaran hanya diterapkan di daerah khusus untuk memastikan legitimasi kuat, sementara di daerah lain, sistem yang lebih sederhana sudah cukup memadai.
&nbsp;
Dari sisi pelaksanaan, Pilkada dua putaran memerlukan anggaran lebih besar karena melibatkan pencetakan ulang surat suara, pengadaan logistik baru, dan kampanye tambahan. &ldquo;Secara teknis, dua putaran ini tergolong biaya tinggi. Namun, pemerintah telah mengantisipasi hal ini dengan menunjuk Pj (Penjabat) untuk menjalankan pemerintahan hingga kepala daerah yang pasti terpilih,&rdquo; ujarnya.
&nbsp;
Ia menambahkan bahwa beban anggaran yang besar juga menjadi tantangan. Anggaran memang menjadi perhatian utama, tetapi ini adalah konsekuensi demokrasi yang menuntut legitimasi tinggi. Pemerintah harus mengalokasikan dana lebih untuk menyukseskan proses tersebut.
&nbsp;
Selain anggaran, partisipasi masyarakat juga menjadi sorotan. Pilkada dua putaran, menurutnya, justru bisa menjadi ajang pembelajaran demokrasi yang baik. &ldquo;Saya rasa masyarakat tidak terlalu terbebani. Sebaliknya, momen ini bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Bahkan, sektor ekonomi lokal, seperti hotel dan restoran, mendapat keuntungan dari pergerakan warga selama Pilkada,&rdquo; ungkapnya. (*/wil)

Putri Sth

Pengguna Terbaru dari Putri Sth

Trending oleh Putri Sth

1.

2.

3.

4.