Wajib Halal di Indonesia

 

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim menjadi pasar potensial produk halal dunia. Laporan Dinar Standard (2023) menyebutkan bahwa Indonesia telah melakukan import atas produk halal sebesar US$ 30.29 triliun pada 2022. Lebih khusus pada sektor industri pangan, Indonesia tercatat menghabiskan sebesar US$ 25.82 triliun untuk impor produk halal. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai importer terbesar atas produk halal dunia. Namun demikian Indonesia juga bergerak aktif dalam meningkatkan penawaran dan daya saing atas produk halalnya ke pasar global, guna berkompetisi dengan Malaysia dan Turkey

 

Pemerintah Indonesia memberikan respon serius atas fenomena tersebut. Konstitusi Indonesia mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan serta jaminan kepada seluruh konsumen (Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Terkait konsumen Muslim, bahkan lebih khusus lagi. Pemerintah telah melegalisasi Undang- Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan adanya dukungan sertifikat halal atas barang yang berdar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia. Pada 18 Oktober 2024, penahapan mandatory halal mulai diberlakukan secara efektif. Banyak pihak yang memangku kepentingan terhadap pemberlakuan mandatory halal.

 

Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi sehingga dapat terwujud ekosistem halal nasional yang holistik. Hal tersebut di atas menjadi latar belakang dari penyelenggaraan konferensi nasional oleh Pusat Halal Universitas Airlangga  (UNAIR) tahun 2024 dengan judul “Peran dan Sumbangsih Stakeholder dalam Menyongsong Wajib Halal 2024 Guna Mewujudkan Indonesia sebagai Global Halal Hub”.

 

“Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 300 orang praktisi, akademisi, serta pemangku kepepentingan lainnya baik dari kalangan institusi pemerintah maupun professional. Acara digelar secara hybrid dari Hall Majapahit, ASEEC Tower Lantai 4 Kampus B UNAIR” tutur Abdul Rahem, Ketua Pusat Halal UNAIR.

 

Jalannya Konferensi

 

Berkenan hadir dalam kegiatan ini Dr. M. Aqil Irham, M.Si, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI sebagai keynote speaker secara daring dari luar negeri. Pada paparannya, Kepala BPJPH menjelaskan tentang perkembangan sertifikasi halal di Indonesia.

 

“Total sudah terdapat 4.386.970 produk bersertifikat halal sejak 2019-2024. Jumlah ini naik 526% dari kurun waktu 2012-2018” ungkapnya.

 

Aqil juga menjelaskan bahwa terdapat 114 perusahaan dengan produk bersertifikat halal yang telah mengembangkan pemasaran produknya ke mancanegara. Hal ini membuktikan bahwa sertifikasi halal menjadi salah satu nilai tambah.

 

Pasca Keynote Speech oleh Kepala BPJPH, kegiatan dilanjutkan oleh seremonial penyerahan sertifikat halal gratis kepada pelaku usaha mikro dan kecil dampingan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UNAIR yang saat ini sudah mendampingi sekitar 6000an pelaku usaha se-Indonesia.

 

Kemudian diikuti oleh penandatangan 10 hibah penelitian unggulan Universitas Airlangga. 

 

“Sejak 2019-2024 Universitas Airlangga berkontribusi aktif dalam upaya penelitian dan pengembangan produk halal. Tercatat 26 proyek riset di bidang halal. Belum termasuk proyek mandatory seperti vaksin merah putih (Inavac) dan pengembangan cangkang kapsul halal” tutur Abdul Rahem, Ketua Pusat Halal.

 

Kegiatan plenary session melibatkan 4 narasumber utama yang membahas peran para pemangku kepentingan dalam menyukseskan wajib halal.

 

Pembahasan dari sisi kebijakan yang diwakili oleh Dr. Subandriyah (analis kebijakan BPJPH). Sudut pandang pengembangan industri halal yang diwakili Siti Chasanah, M. PE (Ketua Sertifikasi Halal Kementerian Perindustrian). Terkait outlook potensi pasar halal yang diwakili oleh Prof. Dr. M. Nafik Hadi Riyandono (pakar Ekonomi dan Keuangan Syariah) serta perkembangan riset halal yang diwakili oleh Dr. Abdul Rahem, M. Kes. 

 

Kegiatan ini ditutup oleh parallel session yang mempresentasikan 20 karya ilmiah di bidang halal. Tidak hanya dari dosen/peneliti/mahasiswa UNAIR, turut hadir presenter dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Surabaya, Universitas Jendral Soedirman, Universitas Negeri Malang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Sunan Ampel Surabaya. 

 

Pada kegiatan ini juga hadir bazar oleh 20 pelaku UMK dan fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Surabaya) serta pendampingan sertifikasi halal gratis oleh LP3H UNAIR.